Reporter:wen kopral
Aceh Timur | Dugaan ketidaksesuaian harga dalam penyaluran bantuan sapi dari Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur menjadi sorotan.
Tim Investigasi Badan Advokasi Indonesia (BAI) DPP Aceh Timur menduga terdapat selisih signifikan antara nilai anggaran yang disebut mencapai Rp50 juta per ekor dengan estimasi harga pasar sapi di lapangan yang berkisar Rp13 juta hingga Rp15 juta per ekor.
Anggota Tim Investigasi BAI, Nyakli Maop, menyatakan pihaknya menemukan perbedaan harga mencolok berdasarkan penelusuran di beberapa kecamatan penerima bantuan.
“Jika harga dalam anggaran Rp50 juta per ekor, sementara harga pasar hanya sekitar Rp13 sampai Rp15 juta, tentu perlu ada penjelasan terbuka kepada publik,” ujarnya.
Simulasi Potensi Selisih
Apabila asumsi nilai anggaran Rp50 juta per ekor dan harga riil di lapangan Rp15 juta, maka terdapat selisih sekitar Rp35 juta per ekor.
Jika bantuan misalnya berjumlah 10 ekor, potensi selisih dapat mencapai Rp350 juta.
Jika 20 ekor, maka selisihnya bisa menyentuh Rp700 juta.
Perhitungan tersebut masih bersifat simulatif dan memerlukan audit resmi untuk memastikan angka pasti serta komponen biaya yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
Mekanisme Pengadaan dan Prinsip Akuntabilitas
Dalam sistem pengadaan pemerintah, pembelian barang harus mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Harga dapat berbeda dari pasar apabila terdapat spesifikasi khusus seperti bobot tertentu, kualitas unggul, biaya transportasi, atau komponen teknis lainnya.
Namun, jika tidak terdapat justifikasi teknis yang memadai, selisih harga yang signifikan berpotensi menjadi objek pemeriksaan aparat berwenang.
BAI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proses pengadaan, termasuk dokumen kontrak, spesifikasi sapi, hingga mekanisme distribusi.
“Kami tidak ingin ada prasangka. Justru karena ini bantuan Presiden untuk rakyat terdampak bencana, maka harus benar-benar transparan,” kata Nyakli.
Menunggu Klarifikasi Pemerintah Daerah
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya menghubungi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan pihak kecamatan penerima bantuan untuk memperoleh klarifikasi terkait penetapan harga dan mekanisme pengadaan.
Program bantuan tersebut sebelumnya disebut sebagai bentuk dukungan Presiden bagi masyarakat terdampak banjir menjelang momentum meugang.
Social Header