Bupati Tinjau Lahan Huntap Aceh Tamiang

Oleh
Aceh Tamiang | Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus menunjukkan komitmen keseriusan dalam masa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam banjir bandang November 2025 lalu. 

Hari ini, Sabtu, (19/6/26) Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH bersama Tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau calon lahan hunian tetap (huntap) yang berada di wilayah Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak dan Kampung Selamat, Kec. Tenggulun.

Rencananya, pada tahun 2026 Pemerintah Pusat akan membangun hunian tetap sebanyak 2.212 unit yang tersebar di beberapa lokasi. 

Bupati Armia menegaskan bahwa ketersediaan hunian permanen yang layak adalah prioritas utama pemerintah pasca bencana alam. 

“Satu persatu bantuan untuk masyarakat akan kita selesaikan. Kita kejar terus sampai masyarakat mendapatkan semua hak yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Pusat,” ujar Bupati Armia saat meninjau lahan. 

Secara total, pemerintah menyiapkan lebih dari 10 ribu unit rumah bagi warga korban bencana hidrometeorologi di Aceh Tamiang selama dua tahun ke depan. 

Sebelumnya, pemerintah juga telah meresmikan sejumlah Hunian Sementara (Huntara) dan menyalurkan berbagai bantuan stimulan perbaikan rumah bagi ribuan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak di wilayah Aceh Tamiang.

Postingan populer dari blog ini

Ridwan Mewakili Guru Honorer Swasta,Angkat Bicara Kemenag Aceh Timur Perjelaskan Nasib Kami

Oleh
Gambar
REPORTER:WEN KOPRAL Kami mewakili kawan-kawan yang lain ingin bertanya masalah Honorer Madrasah Swasta Kementerian Agama sampai saat ini belum ada kejelasan status kami kemana arahnya,kami berharap Pemerintah harus melihat Nasib kami yang sudah belasan tahun mengabdi mendidik anak Bangsa,kami butuh pengakuan dari pemerintah sampai 2025 belum ada titik terang akan nasib kami. ironis nya pemerintah daerah dibawah dinas dinas mereka memperjuangkan status tenaga honorer menjadi " PPPK Paruh Waktu" Kami meminta jajaran Kementerian Agama bisa proaktif mendorong kepihak pimpinan pusat hal yang sama akan nasib dibawah jajarannya juga.terang M.Ridwan selaku Ketua Forum Guru honorer Swasta madrasah Aceh Timur.” Pertanyaan ini disampaikan  Ridwan  mewakili teman-temannya sesama Honorer yang bertugas di Madrasah Swasta kepada Kakankemenag Aceh Timur,kami sudah beberapa kali pertemuan tahun 2022 yang diadakan di Aula Kemenag setempat dan di Gedung DPRK Aceh timur,bahkan pihak ...
Baca selengkapnya

LSM KANA Terima Surat Kaleng: Berikut Isi Surat Kaleng*

Oleh
Gambar
REPORTER:WEN KOPRAL ACEH TIMUR | Muzakir, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Advokasi Nanggroe Aceh (KANA), menerima Surat Kaleng, Rabu (4/3/2026). Surat kaleng tersebut berisi laporan tentang dugaan penyimpangan dana pendidikan di Kabupaten Aceh Timur. Surat kaleng tersebut berisi beberapa dugaan penyimpangan, antara lain: - Cetak kartu NISH siswa SD kelas VI dengan harga Rp25.000/siswa, padahal bisa dicetak dengan harga Rp5.000/siswa. - Pengadaan soal ujian se-kabupaten Aceh Timur yang diduga dilakukan oleh Kasi Kurikulum Burhanuddin, S.Pd dengan harga Rp 28.000/siswa, padahal bisa dicetak dengan harga Rp 10.000/siswa. - Kepala Sekolah yang dipaksa untuk membeli soal ujian tersebut dengan ancaman penekanan. - Dugaan adanya kios penjualan soal ujian di toko milik Kasi Kurikulum. - Dugaan adanya pungutan uang usulan berkas sertifikasi sebesar Rp50.000/orang pada setiap Satuan Pendidikan se Kabupaten Aceh Timur oleh Kabid PSD Bapak Ridwan, S.Pd. Surat kaleng te...
Baca selengkapnya

Dugaan Selisih Harga Bantuan Sapi Presiden di Aceh Timur, Potensi Kerugian Negara Disorot

Oleh
Gambar
Reporter:wen kopral Aceh Timur | Dugaan ketidaksesuaian harga dalam penyaluran bantuan sapi dari Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur menjadi sorotan. Tim Investigasi Badan Advokasi Indonesia (BAI) DPP Aceh Timur menduga terdapat selisih signifikan antara nilai anggaran yang disebut mencapai Rp50 juta per ekor dengan estimasi harga pasar sapi di lapangan yang berkisar Rp13 juta hingga Rp15 juta per ekor. Anggota Tim Investigasi BAI, Nyakli Maop, menyatakan pihaknya menemukan perbedaan harga mencolok berdasarkan penelusuran di beberapa kecamatan penerima bantuan. “Jika harga dalam anggaran Rp50 juta per ekor, sementara harga pasar hanya sekitar Rp13 sampai Rp15 juta, tentu perlu ada penjelasan terbuka kepada publik,” ujarnya. Simulasi Potensi Selisih Apabila asumsi nilai anggaran Rp50 juta per ekor dan harga riil di lapangan Rp15 juta, maka terdapat selisih sekitar Rp35 juta per ekor. Jika bantuan misalnya berjumlah 10 eko...
Baca selengkapnya